Hubungan Desentralisai dengan MBS

IMPLEMENTASI MBS/MBM

PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (LPI)

By: Fitwi Luthfiyah

Sekolah adalah salah satu dari Tripusat pendidikan yang dituntut untuk mampu menciptakan output yang unggul, mengutip pendapat Gorton tentang sekolah ia mengemukakan, bahwa sekolah adalah suatu sistem organisasi, di mana terdapat sejumlah orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan sekolah yang dikenal sebagai tujuan instruksional.

Desain organisasi sekolah adalah di dalamnya terdapat tim administrasi sekolah yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

MBS terlahir dengan beberapa nama yang berbeda, yaitu tata kelola berbasis sekolah (School-Based Governance), manajemen mandiri sekolah (School Self-Manegement), dan bahkan juga dikenal dengan School Site Management atau manajemen yang bermarkas di sekolah.

Istilah-istilah tersebut memang mempunyai pengertian dengan penekanan yang sedikit berbeda. Namun, nama-nama tersebut memiliki roh yang sama, yakni sekolah diharapkan dapat menjadi lebih otonom dalam pelaksanaan manajemen sekolahnya, khususnya dalam penggunakaan 3M-nya, yakni man, money, dan material.

Sebelum desentralisasi, beberapa sekolah di Indonesia sudah melaksanakan proses Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara mandiri dan mereka mampu mengatasi banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembangan sekolah secara internal. Sekolah-sekolah ini, sebagian yang didaftar (sebelah kiri), disebut sebagai pelopor, dan perkembangannya sebenarnya cukup hebat. Kepala sekolah juga termasuk berani kalau kita melihat keadaan lingkungan dan paradigma sistem manajemen pendidikan saat itu.

Sekarang, di beberapa propinsi di Indonesia kita mulai dapat melihat kemampuan sebenarnya dari MBS karena dukungan yang diberikan dari Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan. Transformasi yang dilaksanakan luar biasa. Proses MBS tidak dapat disebut baru di Indonesia, tetapi pelaksanaan sekarang dibuktikan dapat mengubah kebudayaan dan sistem supaya pengembangannya menjadi efektif dan “sustainable“.

 

Hubungan Desentralisasi dengan MBS/MBM

Sebelum menjelaskan lebih jauh hubungan Desentralisasi dengan MBS/MBM, disini penulis bermaksud memberikan beberapa penjelasan tentang pengertian dari ke duanya.

Pengertian Desentralisasi adalah pembinaan dan wewenang dengan cara delegasi menyeluruh pada semua peningkatan manajemen. Sedangkan MBS/MBM adalah suatu proses kerja komunitas sekolah/madrasah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan sustainabilitas untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu.

Dengan demikian hubungan desentralisasi dengan MBS/MBM adalah pembinaan atau pengelolaan pendidikan dan MBS/MBM melalui proses kerja komunikasi sekolah/madrasah untk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu.

 

Tujuan dan Alasan Penerapan MBS/MBM pada Sekolah/Madrasah

MBS/MBM bertujuan untuk menjamin rendahnya kontrol Pemerintah Pusat dan rendahnya intervansi Pemerintah Daerah ke sekolah/madrasah. Hal ini dimaksudkan supaya otonomi sekolah/madrasah untuk menentukan sendiri apa yang perlu dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar dan mengelola sumber daya yang ada untuk berinovasi semakin meningkat.

Secara khusus tujuan penerapan MBS/MBM di sekolah/madrasah adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisifasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif sekolah/madrasah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia.
  2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah/madrasah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
  3. Meningkatkan tanggung-jawab sekolah/madrasah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolah/madrasah.
  4. Meningkatkan kompetesi yang sehat antara sekolah/madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Hardiyanto : 2004)

Sedangkan alasan penerapan MBS/MBM menurut Bank Dunia, antara lain adalah sebagai berikut :

  1. Alasan ekonomis, seperti yang dijelaskan oleh King dan Ozler bahwa manajemen lokal dirasakan lebih efektif. Menurut mereka, para aktor yang paling dirugikan atau paling diuntungkan dan yang paling memiliki informasi terbaik tentang apa yang terjadi di sekolah/madrasah yang paling baik untuk membuat keputusan yang sesuai.
  2. Alasan politis, MBS/MBM sebagai bentuk reformasi desentralisasi yang mendorong adanya partisipasi demokratis dan kestabilan politik.
  3. Alasan profesional, bahwa tenaga kerja sekolah/madrasah harus berpengalaman dan memiliki keahlian untuk membuat keputusan pendidikan yang paling sesuai untuk sekolah/madrasah terutama untuk para siswa.
  4. Alasan efisiensi administrasi, karena pengalokasian sumberdaya dilakukan sekolah/madrasah itu sendiri.
  5. Alasan finansial, karena MBS/MBM dapat dijadikan alat untuk meningkatkan sumber pendanaan lokal.
  6. Alasan prestasi siswa, yaitu terjadi apabila orang tua siswa dan para guru diberi otoritas dasri sekolah/madrasah akan berubah dalam mendukung pencapaian prestasi siswa.
  7. Alasan akuntabilitas, akan terjadi apabila ada keterlibatan aktor-aktor sekolah/madrasah dalam pengambilan keputusan dan pelaporannya.
  8. Alasan efektivitas sekolah/madrasah.(Nurkolis : 2003)

Manfaat MBS/MBM

MBS/MBM dipandang sebagai alternatif dari pola umum pengoperasian sekolah yang selama ini memusatkan wewenang di kantor pusat dan daerah. MBS/MBM adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan dearah ke tingkat sekolah/madrasah. Dengan demikian, MBS/MBM pada dasarnya merupakan sistem manajemen di mana sekolah/madrasah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. MBS/MBM memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi kepala sekolah/madrasah, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan di sekolah/madrasah mereka.

Dalam pendekatan ini, tanggung jawab pengambilan keputusan tertentu mengenai anggaran, kepegawaian, dan kurikulum ditempatkan di tingkat sekolah/madrasah dan bukan di tingkat daerah, apalagi pusat. Melalui keterlibatan guru, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya dalam keputusan-keputusan penting itu, MBS/MBM dipandang dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi para peserta didik.

Dengan demikian, pada dasarnya MBS/MBM adalah upaya memandirikan sekolah/madrasah dengan memberdayakannya.

Para pendukung MBS/MBM berpendapat bahwa prestasi belajar peserta didik lebih mungkin meningkat jika manajemen pendidikan dipusatkan di sekolah/madrasah ketimbang pada tingkat daerah. Para kepala sekolah/madrasah cenderung lebih peka dan sangat mengetahui kebutuhan murid dan sekolahnya ketimbang para birokrat di tingkat pusat atau daerah. Lebih lanjut dinyatakan bahwa reformasi pendidikan yang bagus sekalipun tidak akan berhasil jika para guru yang harus menerapkannya tidak berperan serta merencanakannya.

Para pendukung MBS/MBM menyatakan bahwa pendekatan ini memiliki lebih banyak maslahatnya ketimbang pengambilan keputusan yang terpusat. Maslahat itu antara lain menciptakan sumber kepemimpinan baru, lebih demokratis dan terbuka, serta menciptakan keseimbangan yang pas antara anggaran yang tersedia dan prioritas program pembelajaran. Pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan meningkatkan motivasi dan komunikasi (dua variabel penting bagi kinerja guru) dan pada gilirannya meningkatkan prestasi belajar peserta didik. MBS/MBM bahkan dipandang sebagai salah satu cara untuk menarik dan mempertahankan guru dan staf yang berkualitas tinggi.

Penerapan MBS/MBM yang efektif secara spesifik mengidentifikasi beberapa manfaat spesifik dari penerapan MBS sebagai berikut :

  1. Memungkinkan orang-orang yang kompeten di sekolah/madrasah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran.
  2. Memberi peluang bagi seluruh anggota sekolah/madrasah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting.
  3. Mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran.
  4. Mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di setiap sekolah/madrasah.
  5. Menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistik ketika orang tua dan guru makin menyadari keadaan keuangan sekolah/madrasah, batasan pengeluaran, dan biaya program-program sekolah/madrasah.
  1. Meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan baru di semua level.

Pengertian MBS/MBM

Secara leksial, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berasal dari tiga suku  kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah proses melakukan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajarn. Jadi, MBS dapat diartikan sebagai penggunaan sumberdaya yang berasaskan pada sekolah/madrasah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran. (Nurkolis : 2003)

Definisi lain mengatakan bahwa MBS adalah suatu proses kerja komunitas sekolah/madrasah dengna cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan  sustainabilitas untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu.

Karakteristik MBS/MBM

Maenurut Bailey, berdasarkan gerakan reformasi “generasi ke-empat” ini tersimpullah karakteristik ideal MBS/MBM dan karakteristik ideal sekolah/madrasah untuk abad ke-21 (School for the Twenty-Firs Characteristic), seperti berikut ini :

1)      Adanya keragaman dalam pola penggajian guru. Istilah populernya adalah pendekatan prestasi (merit system).

2)      Otonomi Manajemen sekolah/madrasah.

3)      Permberdayaan guru secara optimal.

4)      Pengelolaan sekolah secara partisipasi

5)      Sistem yang didesentralisasikan

6)      Sekolah/madrasah dengan pilihan atau otonomi sekolah/madrasah dalam menentukan aneka pilihan.

7)      Hubungan kemitraan (partnership) antara dunia bisnis dan dunia pendidikan.

8)      “Pemasaran” sekolah/madrasah secara kompetetif. (Sudarwan : 2006)

Implementasi MBS/MBM pada Sekolah/Madrasah

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas, yang tidak membedakan madrasah dengan sekolah umum, maka sudah sewajarnya Departemen Agama (Depag) memikirkan program-program yang sedang dikembangkan oleh Diknas Pendidikan, dalam pengelolaan pendidikan dan peningkatan kualitas madrasah. Dalam hal ini, madrasah bisa meng-implementasikan MBS/MBM, agar dapat mensejajarkan kualitas pendidikan dengan sekolah umum.

Dalam rangka meng-implementasikan MBS/MBM secara efektif dan efisien, guru harus berkreasi dalam meningkatkan manajemen kelas. Guru adalah teladan dan panutan langsung para peserta didik di kelas.

Implementasi MBS/MBM akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah/madrasah, dana yang cukup agar sekolah/madrasah mampu menggaji staf sesuai dengan fungsinya, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, serta dukungan masyarakat (orang tua) yang tinggi.

Oleh karena itu, agar MBS/MBM dapat di-implementasikan secara optimal, baik era krisis maupun pasca krisis di masa mendatang, perlu adanya pengelompokkan sekolah/madrasah berdasarkan tingkat kemajuan manjemen masing-masing. Pengelompokkan ini dimaksudkan untuk mempermudah pihak-pihak terkait dalam memberikan dukungan.

  1. Pengelompokkan Sekolah/Madrasah

Dalam hal ini, setidaknya ditemui tiga kategori sekolah/madrasah, yaitu baik, sedang, dan kurang yang tersebar di lokasi-lokasi maju, sedang, dan ketinggalan.

Perencanaan MBS/MBM harus menuju pada variasai tersebut, dan mempertimbangkan kemampuan setiap sekolah/madrasah. Perencanaan yang merujuk pada kemampuan sekolah/madrasah sangat perlu, khususnya untuk menyeimbangkan penyeragaman perlakuan (treatmen) terhadap sekolah/madrasah.

  1. Pentahapan Implementasi.

Sebagai suatu paradigma pendidikan baru, selain perlu memperhatikan kondisi sekolah/madrasah, implementasi MBS/MBM juga memerlukan pentahapan yang tepat. Denga kata lain harus dilakukan secara bertahap. Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan pendidikan indonesia, MBS/MBM diyakini akan dapat dilaksanakan paling tidak melalui tiga tahap. Yaitu, jangka pendek (tahun pertama sampai dengan tahun ke-tiga), jangka menengah (tahun ke-empat sampai tahun ke-enam), dan jangka panjang (setelah tahun ke-enam)

  1. Perangkat Implementasi MBS/MMB

Implementasi MBS/MBM memerlukan seperangkat peraturan dan pedoman-pedoman (guidelines) umum yang dapat dipakai sebagai pedoman perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta laporan dalam pelaksanaan. Perangkat implementasi ini perlu dikenalkan sejak awal, melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan sejak pelaksanaan jangka pendek. (Mulyasa : 2004)

Selanjutnya Implementasi MBS/MBM di Indonesia perlu di dukung oleh perubahan mendasar dalam kebijakan pengelolaan madrasah yang menyangkut aspek-aspek berikut (Depag RI : 2003) :

  1. Iklim madrasah yang kondusif

Pelaksanaan MBS/MBM perlu didukung oleh iklim madrasah yang kondusif bagi terciptanya suasana yang aman, nyaman dan tertib, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan tenang dan menyenangkan (enjoyble learning). Iklim yang demikian  akan mendorong terwujudnya proses pembelajaran efektif, yang lebih menekankan pada belajar mengetahui (learning to know), belajar berkarya (learning to do), belajar menjadi diri sendiri (learning to be), dan belajar hidup bersama secara harmonis (learning to live togather). Suasana tersebut diharapkan dapat memupuk tumbuhnya kemandirian dan berkurangnya ketergantungan dikalangan warga madrasah, bersifat adaptif dan proaktif serta memilki jiwa kewirausahaan tinggi (ulet, inovatif, dan berani mengambil resiko).

  1. Otonomi madrasah

Dalam MBM, kebijakan pengembangan kurikulum dan pembelajaran beserta sistem evaluasinya harus didesentralisasikan ke madrasah, agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat secara lebih fleksibel. Pemerintah pusat, dalam hal ini Depdiknas dan Depag hanya menetapkan standar nasional, yang pengembangannya diserahkan kepada madrasah. Dengan demikian, desentralisasi kebijakan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran beserta sistem evaluasinya merupakan persyaratan untuk meng-implementasikan Manajemen Berbasis Madrasah secara utuh.

  1. Kewajiban madrasah

MBM yang menawarkan keleluasaan dalam pengelolaan pendidikan memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu disertai seperangkat kewajiban, serta monitoring dan tuntutan pertanggung-jawaban (akuntabilitas) yang relatif tinggi, untuk menjamin bahwa madrasah selain memiliki otonomi juga mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat.

  1. Kepemimpinan madrasah yang demokratisdan profesional

Dalam MBM, kepala madrasah adalah “the key person” keberhasilan pelaksanaan “otonomi madrasah”. Dia adalah orang yang diberi tanggung-jawab untuk mengelola dan memberdayakan berbagai sumber yang tersedia dan dapat digali dari masyarakat serta orang tua untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan madrasah. Singkatnya, dalam implentasi MBM kepala madrasah harus mampu berperan sebagai educator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator pendidikan (EMASLIM).

  1. Revitalitasasi partisipasi masyarakat dan Orang Tua

Secara historis madrasah merupakan sistem pendidikan yang berkembang dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga masyarakat memiliki tanggung-jawab yang sangat besar terhadap eksistensinya. Namun dalam perekembangan berikutnya, terutama madrasah yang dikelola oleh pemerintah (negeri), seolah-olah berada di luar masyarakat dan orang tua, sehingga partisipasi mereka menjadi pudar.

Dalam implementasi MBM, partisipasi aktif berbagai kelompok masyarakat dan pihak orang tua dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan program-program madrasah perlu dibangkitkan kembali. Wujud keterlibatan, bukan hanya dalam bantuan finansial, tetapi lebih dari itu, dalam pemikiran-pemikiran untuk peningkatan kualitas madrasah. Masyarakat dan orang tua harus diberikan pengertian kembali bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan yang perlu didukung oleh semua pihak. Prestasi keberhasilan madrasah harus menjadi kebanggan masyarakat dan lingkungannya. Ini berarti, pelaksanaan MBM memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif semua pihak yang terkait dengan pendidikan di madrasah.

Memahami uraian di atas, jelas bahwa MBM sangat potensial untuk mendukung paradigma baru manajemen pendidikan dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan di Indonesia. Meskipun demikian, dalam implementasinya Departemen Agama harus lebih banyak belajar dari pengalaman-pengalaman sekolah umum, baik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini penting, agar implementasi MBM dapat diterima oleh semua pihak serta berbagai lapisan masyarakat yang berkepentingan dan bertanggung-jawab terhadap proses pendidikan di madrasah.

 

Peran Serta Stakeholder dalam Implentasi MBS/MBM

Istilah stakeholder sudah sangat populer. Kata ini telah dipakai oleh banyak pihak dan hubungannnya dengan berbagi ilmu atau konteks, misalnya manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumberdaya alam, sosiologi, dan lain-lain. Lembaga-lembaga publik telah menggunakan secara luas istilah stakeholder ini ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan. Secara sederhana, stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu issu atau suatu rencana.

Dalam buku Cultivating Peace, Ramizes mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai stakekholder ini. Beberapa defenisi yang penting dikemukakan seperti Freeman (1984) yang mendefenisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan Biset (1998) secara singkat mendefenisikan stekeholder merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Stakeholder ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagimana dikemukakan Freeman (1984), yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap issu, Grimble and Wellard (1996), dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka.

Sementara itu Syaiful sagala menyatakan stakeholder adalah pihak-pihak, baik dalam sistem itu (internal stakholder) maupuan di luar organisasi (external stakholder), yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap organisasi atau sistem pendidikan. Kepentingan dan pengaruh mereka harus diperhitungkan dalam perencanaan organisasi karena merekalah yang membuat organisasi itu berkiprah. (Sagala : 2004).

Oleh karena itu, stakeholder dalam perencanaan pendidikan atau sekolah/madrasah dibedakan menjadi dua, yaitu :

1)      Stakeholder dari dalam organisasi. Seperti unit-unit formal (lembaga atau pimpinan) dalam lingkungan organisasi intra sekolah/madrasah, alumni dan lainnya), dan perorangan yang mempunyai kekuasaan dari materi, yaitu para pejabat struktural pada semua eselon.

2)      Stakeholder di luar organisasi. Seperti profesi (PGRI, Korpri, ISPI, konsorsium pendidikan, dan sejenisnya), kelompok kerja yang ada hubungannya dengan pendidikan 9dunia kerja bisnis, kursus-kursus, toko buku, dan unit-unit usaha lainnya), kelompok khusus dalam masyarakat (LSM, penyandang dana, lembaga keagamaan, lembaga kesenian, dan lain-lain), dan pemerintah, seperti pemerintah daerah, Bappenas, departemen, dan badan pemerintahan lainnya.

Secara spesifik, pada pasal 56 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa di dalam masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah, yang berperan sebagai berikut :

1)      Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

2)      Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

3)      Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Strategi Meningkatkan Kualitas Pendidikan berdasarkan MBS/MBM

Kualitas pendidikan dapat ditingkatkan melalui beberapa cara sebagai berikut ini :

a)   Meningkatkan ukuran prestasi akademi melalui ujian nasiona atau ujian daerah yang menyangkut kompetensi dan pengetahuan, memperbaiki tes bakat (Cholastic Aptitude Test), sertifikasi kompetensi dan profil portofolio (portofolio propile),

b)  Membentuk kelompok sebaya untuk meningkatkan gairah pembelajaran melalui belajar secara kooperatif (kooperative learning),

c)   Menciptkan kesempatan baru di sekolah,

d)  Meningkatkan pemahaman dan penghargaan belajar melalui penguasaan materi (mastery learning) dan penghargaan atas pencapaian prestasi akademik, dan

e)   Membantu siswa untuk dapat memperoleh pekerjaan.

2 thoughts on “Hubungan Desentralisai dengan MBS

What do you think a bout

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s